Alasan Rasional, PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai aksi demo mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.Hal ini menyusul aksi bertajuk "Indonesia Gelap" yang menolak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah."Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi," ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.Prasetyo
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ingin menghapus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada pihak yang tidak sepakat dengan, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN.
Pemerintah RI Beri Dana USD 1 Juta ke Turki Bantu Korban Gempa Bumi
Emrus Ungkap Alasan Soal Posisi Elektabilitas Puan
Ridwan Kamil Yakin Indonesia Bisa jadi Magnet Sportourism Dunia
KPK Resmi Tahan Pegawai Pajak Dalam Kasus Dugaan Suap
Surya Paloh: Saya Ada di Golkar Sejak Umur 16 Tahun
80 Persen Penduduk Sudah Miliki Antibodi Covid-19
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan tingkat pengangguran terbuka pada 2024 dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen.
Polri Sebut Perubahan Seragam Satpam Hanya Sebagian
Polri berupaya memperbaiki indeks persepsi korupsi. Terutama, pada tata laksana ekspor dan impor. Berbagai temuan dari BPK ditindaklanjuti.
Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan karena adanya acara puncak Bulan Bung Karno di SUGBK.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI telah meminta klarifikasi dari PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga terkait keresehan
Muhaimin Iskandar Yakin MK Bakal Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan kebijakan strategis dan komprehensif untuk melakukan penutupan terhadap 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
KSAD Perkenalkan Seragam Baru TNI AD, Begini Motif Lorengnya
KPU Ingatkan Parpol Untuk Tidak Mendaftar di Injury Time
Menteri BUMN minta Pertamina, MIND ID dan PLN Bentuk Tim Risiko Bisnis
